Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

by Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

Posted on January 31, 2022 08:57

  • UUD Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 27

    1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
    2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
    3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***))

Pasal 33

    1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
    2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
    3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
    4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
    5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)
  • Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  • Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan 
  • Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang; 
  • Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; 
  • Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 
  • Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 
  • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 
  • Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; 
  • Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; 
  • Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 
  • Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); 
  • Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 
  • Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; 
  • Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 
  • Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987; 
  • Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten; 
  • Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merk; 
  • Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
  • Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran; 
  • Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; 
  • Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Referensi

  • UUD Negara Republik Indonesia 1945
  • Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Daftar Referensi Bacaan

Total Views : 598

Related Post

× Harap isi Nama dan Komentar anda!
ruangkonsumen.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image
Peraturan Perundang-Undangan
Hukum Perlindungan Konsumen
Yurisprudensi
Sengketa Konsumen & Pelaku Usaha
Essay